Metamorfosa

Kasus Lumpur Lapindo Objek                           : Pencemaran lingkungan oleh perusahaan Kerangka Hukum        : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Pembahasan             Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang   casing   setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng- casing   lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, l...

Polusi Lingkungan Akibat Pabrik Aspal Objek                           : Pabrik aspal PT Cisco dan PT yang memiliki cerobong asap setinggi 30 meter Harfiah merusak tanaman warga dan menyebabkan sesak nafas Kerangka Hukum        : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Pembahasan             Sengketa lingkungan pada dasarnya adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup. Sedangkan dalam UUPLH-2009 Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.   Menurut saya dalam kasus diatas ada baiknya diselesaikan menggunakan Penyelesaian Sengketa Alternatif dikaren...

Melestraikan Fungsi Lingkungan Hidup Objek                           : Aspek Hukum Perlindungan kawasan industri dari Pencemaran Limbah Pengelolaan lingkungan Kerangka Hukum        : ·          UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya. ·          UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH ·          UU No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ·          PP No 27 tahun 1999 Pembahasan Di Indonesia Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diatur dalam PP No 27 tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL sangat diperlukan bagi pros...

Bentuk-bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. Di bawah ini dipaparkan secara ringkas substansi dari UU No. 5 / 1999 sebagaimana berikut. a. Larangan terhadap dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan perjanjian yang bersubstansi: ·          Praktek Oligopoli (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 4). ·          Penetapan Harga (perjanjian dua pelak...

BAB I PENDAHULUAN I.   LATAR BELAKANG Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan terror terhadap sekolompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali adalah warga sipil. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya aksi terror dalam pengertian peledakan bom disana-sini, jauh-jauh hari telah terjadi. Masih segar di ingatan peledakan bom malam natal pada tahun 2000. Kemudian bom di depan kedutaan besar Phillipina pada awal tahun 2001, namun tidak ada reaksi dari pemerintah. Baru setelah peristiwa bom di Bali, pemerintah kemudian menyadari bahwa terorisme benar-benar hidup di Negara kita. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut diberlakukan surut terhadap peris...

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertenntu, terutama untuk memperbaikinya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen kostitusional). Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) teruhadap UUD1945. Latar belakabf tuntutan perubahan UUD1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi ditangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, terdapatnya pasal-pasal yang multi tafsir, serta kenyataan rumusan UUD1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Keberadaan UUD1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi a...