(MIN RISET) LUMPUR LAPINDO

Dirilis

Kasus Lumpur Lapindo

Objek                          : Pencemaran lingkungan oleh perusahaan
Kerangka Hukum       : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

Pembahasan
            Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang casing setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng-casing lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur overpressure (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (blow out) tetapi dapat di atasi dengan pompa lumpurnya Lapindo (Medici). Setelah kedalaman 9297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat porous (bolong-bolong). Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang (masuk ke lubang di batu gamping formasi Klitik) atau circulation loss sehingga Lapindo kehilangan/kehabisan lumpur di permukaan. Akibat dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos ke luar (terjadi kick). Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit sehingga dipotong.
       Mengingat Lapindo Brantas Inc. tidak memiliki AMDAL maka berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 12 ayat ( 1 ), pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dan dalam pasal 12 ayat ( 2 ) dikatakan bahwa dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kasus ini telah membuktikan bahwa Lapindo Brantas Inc. karena kelalaiannya telah menyebabkan pencemaran.

Kesimpulan
            Apabila dilihat dari kasus diatas saya berpendapat bahwa PT. Lapindo walaupun tidak dapat dibuktikan kesalahannya namun dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan asas strict liability karena telah menghasilkan limbah B3, strict liability berarti tidak perlu untuk membuktikan kesalahan pelaku namun hanya membuktikan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diterima oleh masyarakat yang terkena dampaknya.

Comments

Post a Comment

POPULER

CONTOH DUPLIK (PERDATA)

Dirilis
KHAISAR & FRIENDS ASSOCIATES Yogyakarta, 28 Februari 2017 Hal       : Duplik Tergugat Kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Yk Pengadilan Negeri Yogyakarta di- Yogyakarta Dengan Hormat,             Kami yang bertanda tangan di bawah ini bernama Khaisar Aji Prasetyo, S.H., M.Hum dan Lusita Yustiani, S.H. advokat yang berkantor di Khaisar and Friends Associates beralamat di Jalan Sudirman Nomor 2, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2017, bertindak untuk dan atas nama Hanafiya Yusdhistira dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Yk, antara: Ogy Surya Adibarata, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Melawan                                                                 Hanafiya Yudhistira, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT               Dengan ini kami akan menyampaikan tangkisan atas replik yang diajukan oleh Penggugat, dimana ada hal-hal yang menur
Read more

CONTOH REPLIK (PERDATA)

Dirilis
QORI LAW OFFICE ______________________________________________________________________________ Surakarta, 21 Februari 2017 Perihal : Replik Penggugat Kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di- Yogyakarta ­­­­­­­­­­­­­_____________________________________ Dengan Hormat,-------------------------------------------------------------------------------------------------             Yang bertanda tangan di bawah ini Immawan Qori Tamimy Daulay, S.H., M.H advokat yang berkantor di Qori Law Office (QLO) beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 12, Surakarta, Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Ogy Surya Adibarata. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT melawan Hanafiya Yudhistira sebagai TERGUGAT .                 Setelah mempelajari eksepsi dan jawaban gugatan pihak Tergugat, Penggugat juga akan memberikan tanggapan atasnya untuk mempertahankan dalil-dalil Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1.       Bah
Read more

CONTOH EKSEPSI DAN JAWABAN GUGATAN

Dirilis
KHAISAR & FRIENDS ASSOCIATES Yogyakarta, 14 Februari 2017 Hal      : Eksepsi dan Jawaban Gugatan Tergugat Kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Yk Pengadilan Negeri Yogyakarta di- Yogyakarta Dengan Hormat,             Kami yang bertanda tangan di bawah ini bernama Khaisar Aji Prasetyo, S.H., M.Hum dan Lusita Yustiani, S.H. advokat yang berkantor di Khaisar and Friends Associates beralamat di Jalan Sudirman Nomor 2, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2017, bertindak untuk dan atas nama Hanafiya Yusdhistira dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Yk, antara: Ogy Surya Adibarata, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Melawan                                                                 Hanafiya Yudhistira, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT             setelah tergugat mendengar, membaca dan meneliti surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, k
Read more

CONTOH PERMOHONAN SENGKETA PEMILU

Dirilis
Jakarta,  24 Januari 2013 Perbaikan 31 Mei 2013 Kepada Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi di- Jakarta. Perihal: Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013. Dengan hormat, Bersama ini : 1.       Nama               :   JUNEDI, SE. Alamat            :  Jl. Singa RT.015 RW.04 Desa Tanete, Sidrap. No. KTP           :  9101012511710001 Nama               :   Drs. AGUSSALIM, M.SI. Alamat             :   Jl. Badak, Kabupaten Sidrap No. KTP           :   9101030011710001 Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidrap Provinsi Sulsel masa jabatan 2013-2018  Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sidrap Provinsi Sulsel Tahun 2013 selanjutnya disebut sebagai  PEMOHON I . 2.       Nama                :   AHMAD, S.Sos Alamat                         :  Kompleks Pertanian, Sidrap. No. KTP   
Read more

CONTOH GUGATAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Dirilis
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ-                                    Bantul, 1 Maret 2017 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul di, Jl. Urip Sumoharjo 8, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Lampiran          : - Hal                   : Surat Gugatan Murabahah Dengan Hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, kami : 1.       I MMAWAN QORI S. H . M.Hum                         Advokat/Penasehat Hukum; ========================= Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Qori Lawfirm Office (QLO) dengan alamat di Jalan Mawar, No. 38.A Kecamatan Muara Siau di Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogakarta, yang dalam perkara ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal   20 Februari 2017, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu: Nama                            : Fulan Bin Filun Tempat/tanggal lahir    : Bantul, 1 Juni 1988 Agama                          : Islam Pendidikan               
Read more

-MAKALAH- PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

Dirilis
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA        I.             PENDAHULUAN Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia telah eksis seiring dengan perjalanan bangsa dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Dalam rentang waktu tersebut, peradilan agama telah melewati rangkaian proses transformasi kelembagaan dalam rangka memperkuat eksistensinya dalam kerangka hukum di Indonesia. Salah satu pijakan awal yang krusial dalam kemapanan peradilan agama secara kelembagaan adalah kodifikasi peraturan-peraturan tentang peradilan agama ke dalam UU No.7 tahun 1989 mengenai peradilan agama. Dengan kodifikasi tersebut, maka peradilan agama memperoleh pengakuan hukum yang luas sebagai lembaga hukum yang otoritatif dan independen. Implikasi lebih jauh dari undang-undang tersebut adalah adanya transparansi mengenai yurisdiksi peradilan agama dalam dinamika hukum nasional, sehingga putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama memiliki kekuat
Read more

CONTOH GUGATAN PERDATA (DALAM KASUS SEDERHANA)

Dirilis
QORI LAW OFFICE ______________________________________________________________________________ Surakarta, 1 Februari 2017 Perihal : Gugatan Wanprestasi Kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di- Yogyakarta ­­­­­­­­­­­­­_____________________________________ Dengan Hormat,-------------------------------------------------------------------------------------------------             Yang bertanda tangan di bawah ini Immawan Qori Tamimy Daulay, S.H., M.H advokat yang berkantor di Qori Law Office (QLO) beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 12, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Januari 2017 bertindak untuk dan atas nama : Nama               : Ogy Surya Adibarata Tempat Lahir   : Tanggal Lahir  : Pekerjaan         : Alamat                        :             Dalam hal ini memilih tempat kediaman di trempat kuasanya yang telah disebut diatas, bermaksud menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini, yang selanjutnya
Read more

(MINI RISET) MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI AMDAL

Dirilis
Melestraikan Fungsi Lingkungan Hidup Objek                           : Aspek Hukum Perlindungan kawasan industri dari Pencemaran Limbah Pengelolaan lingkungan Kerangka Hukum        : ·          UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya. ·          UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH ·          UU No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ·          PP No 27 tahun 1999 Pembahasan Di Indonesia Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diatur dalam PP No 27 tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatanyang dinilai berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan. AMDAL sebagai salah satu instrumen proses penegakkan hukum administrasi lingkungan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal pada instrumen ini dilekatkan suatu misi mengenai
Read more

ISTANA ITU BERNAMA SUKAMISKIN RAJA MENJADI PELAYAN

Dirilis
ISTANA ITU BERNAMA SUKAMISKIN RAJA MENJADI PELAYAN             Tentu teman-teman sekalian sudah mendengar kabar tentang lapas mewah bak kamar hotel di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Disebutkan bahwa ada beberapa fasilitas mewah yang “tersembunyi” di balik jeruji besi yang dingin itu, mulai dari AC, televisi, laptop, notebook, bahkan dinding kamar mandi yang di tempelkan wallpaper, ada juga printer dan sejumlah uang. Tentunya ruang tahanan itu lebih mewah dibandingkan kamar kos-kosan mahasiswa S1.   Memang hanya ada beberapa kamar tahanan namun dipastikan kamar tahanan dengan fasilitas “mewah” tersebut merupakan tempat ditahannya para terpidana korupsi. Hal tersebut diakui oleh mantan narapidana yang sempat mencium aroma Lapas Sukamiskin. Hal ini menjadi menarik saya bahas ketika beberapa teman menanyakan hal ini, kenapa bisa sampai seperti itu? Kok nggak ketahuan dari dulu? Emang semua penjara seperti itu? Saya pun tak tahu harus menjawab dari mana. Namun karena saya b
Read more

CONTOH PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW (JR)

Dirilis
Jakarta, 14 Oktober 2017 Kepada Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta 10110             Dengan Hormat,             Yang bertanda tangan dibawah ini kami Immawan Qori Tamimy Daulay. S.H., M.H., dan Yaghsa Melda, S.H., M.Hum, kesemuanya adalah advokat pada kantor Qori Law Office beralamat di Jalan Walter Mangonsidi Nomor 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama : 1.       Nama    : Prof. Dr. Dzulfikar Zulex, S.H., M.H Jabatan             : Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Alamat             : Jalan Medan Merdeka Utara kav.9-13, Jakarta Pusat; 2.       Nama    : Drs. Aji Zuhair, S.H., M.H Jabatan             : Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Alamat             : Jalan Medan Merdeka Utara kav.9-13, Jakarta Pusat; 3.       Nama    : H. Yono Yandri, S.H Jabatan             : Hakim Agung pa
Read more