SUMMERY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

Dirilis

SUMMERY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

A.    OBJEK PERMOHONAN

Surat Keputusan KPU Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan  Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015 yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 17.11 WITA.

B.     PIHAK-PIHAK DALAM PERSIDANGAN

1)      PEMOHON
1.      Nama         : L.M. Rusman Emba, S. T;

Alamat      : Jalan Lumba- Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna;

2.      Nama         : Ir. H. Abdul Malik Ditu, M. Si;
Alamat      : Jl. D Gang. R2 No. 36 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet                            Jakarta Selatan
Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggar Tahun 2015.
2)      TERMOHON
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muna beralamat di jalan pendidikan kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
3)      PIHAK TERKAIT
1.      Nama         : Dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes
Alamat      : RT. 001, RW. 001, Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
2.      Nama         : H. La Pili, S.Pd
Alamat      : RT. 001, RW. 001, Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggar Tahun 2015.

C.    TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON
1)      Bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemilu serentak tahun 2015 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026-43334541/2015 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Muna yang memenuhi persayaratan menjadi peserta Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna;
2)      Bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemilu serentak tahun 2015 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026-43334541/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan surat keputusan TERMOHON;
3)      Bahwa berdasarkan  sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026-43334541/2015 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Muna, Pemohon adalah pasangan calon nomor urut 1 (satu).
D.    TENTANG POKOK PERKARA PERMOHONAN
a)      Ambang Batas Suara
v  Jumlah penduduk Kab. Muna             : 225. 486 jiwa
v  Perolehan suara Pemohon                   : 47.434 suara
v  Perolehan suara Pihak Terkait : 47.467 suara
v  Perbedaan perolehan suara                  : 0,03%
Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan ambang batas suara untuk jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa adalah 2%, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi.
b)      Kesalahan Penghitungan Suara
Penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah:
No
Nama Pasangan Calon
Perolehan Suara
1
Pasangan Nomor Urut 1 (pemohon)
47.434
2
Pasangan Nomor Urut 2
5.408
3
Pasangan Nomor Urut 3
47.467

Jumlah Suara
100.309


Penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon adalah:
No
Nama Pasangan Calon
Perolehan Suara
1
Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)
47.503
2
Pasangan Nomor Urut 2
5.408
3
Pasangan Nomor Urut 3
47.398


100.309

c)      Hal-hal yang menyebabkan perbedaan penghitungan suara
·         Bahwa penambahan suara bagi pasangan calon lain yakni pasangan calon Nomor Urut 3 tersebut diatas, terjadi selisih perhitungan suara dalam jumlah pemilih dalam C7-KWK dan pengguan hak pilih (suara sah dan tidak sah) yang tercantum dalam C1-KWK. Terjadi di 39 TPS tersebar di 22 (dua puluh dua) Desa/ Kelurahan dan 7(tujuh) kecamatan.
·         Bahwa dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya seharusnya Pemohon adalah pasangan yang menjadi pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2015 denagn selisih keunggulan perolehan suara sebesar 105 suara; karenaya, sangat beralasan bagi mahkamah untuk membtalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-026.433541/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015.
d)     Keberatan Pemohon atas Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015
Pemohon berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait, yaitu:
1.      Lebih dari seorang pemilih yang melakukan pencoblosan ganda di beberapa TPS dalam jumlah yang signifikan mempengaruhi jumlah perolehan suara,
2.      Adanya lebih dari satu orang yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan kartu C-6 milik orang lain,
3.      Adanya pennerbitan SKKT dua hari menjelang pemungutan suara yang dilakukan dengan cukup massif dilakukan oleh Kepala Desa atau sebutan lain dan Camat setempat,
4.      Terjadi penghalangan atau hambatan bagi pemilih yang berhak memilih yang dilakukan oleh KPPS/PPS di Desa Oempu kecamatan Tongkuno,

E.     PETITUM PEMOHON
1.      Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2.      Membatalkan keputusan KPU Kab. Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015, tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan  Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015 yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 17.11 WITA.
3.      Menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dalam keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan  Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahu 2015, yang benar menurut Pemoohon sebagai berikut:
No
Nama Pasangan Calon
Perolehan Suara
1
Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)
47.503
2
Pasangan Nomor Urut 2
5.408
3
Pasangan Nomor Urut 3
47.398


100.309
4.      Memrintahkan termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Nama dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd;
5.      Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MUna Tahun 2015;
ATAU
6.      Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

F.     ATAS PERMOHONAN PEMOHON
v  TERMOHON TIDAK MENGAJUKAN EKSEPSI
v  TERMOHON MENGAJUKAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN
v  PIHAK TERKAIT MENGAJUKAN EKSEPSI DAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN

G.    PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
1)      PUTUSAN SELA 1 (SATU)
Pada pokoknya adalah:
v  Menerima permohonan Pemohon;
v  Menyatakan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
v  Membatalkan keputusan KPU Kab. Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015, tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan  Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing calon di 3 (tiga) TPS, yakni TPS 4 di Kelurahan Raha I, TPS 4 di Kelurahan Wamponiki, dan TPS 1 di Desa Marobo.
v  Memerintahkan pihak Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 4 di Kelurahan Raha I, TPS 4 di Kelurahan Wamponiki, dan TPS 1 di Desa Marobo. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya putusan mahkamah;
2)      PUTUSAN SELA 2 (DUA)
Pada pokoknya adalah:
v  Membatalkan keputusan KPU Kab. Muna Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016, tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan  Suara pemungutan suara ulang di TPS 4 di Kelurahan Raha I, TPS 4 di Kelurahan Wamponiki, dan TPS 1 di Desa Marobo. Sepannjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 4 di Kelurahan Raha I, TPS 4 di Kelurahan Wamponiki;
v  Memerintahkan pihak Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) yakni TPS 4 di Kelurahan Raha I, TPS 4 di Kelurahan Wamponiki, Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya putusan mahkamah;
3)      PUTUSAN AKHIR
Pada pokoknya adalah:
Perolehan suara yang benar adalah
v  Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 47.587 suara,
v  Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 5.382 suara,
v  pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 47.554 suara

Comments

Post a Comment

POPULER

CONTOH DUPLIK (PERDATA)

Dirilis
KHAISAR & FRIENDS ASSOCIATES Yogyakarta, 28 Februari 2017 Hal       : Duplik Tergugat Kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Yk Pengadilan Negeri Yogyakarta di- Yogyakarta Dengan Hormat,             Kami yang bertanda tangan di bawah ini bernama Khaisar Aji Prasetyo, S.H., M.Hum dan Lusita Yustiani, S.H. advokat yang berkantor di Khaisar and Friends Associates beralamat di Jalan Sudirman Nomor 2, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2017, bertindak untuk dan atas nama Hanafiya Yusdhistira dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Yk, antara: Ogy Surya Adibarata, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Melawan                                                                 Hanafiya Yudhistira, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT               Dengan ini kami akan menyampaikan tangkisan atas replik yang diajukan oleh Penggugat, dimana ada hal-hal yang menur
Read more

CONTOH REPLIK (PERDATA)

Dirilis
QORI LAW OFFICE ______________________________________________________________________________ Surakarta, 21 Februari 2017 Perihal : Replik Penggugat Kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di- Yogyakarta ­­­­­­­­­­­­­_____________________________________ Dengan Hormat,-------------------------------------------------------------------------------------------------             Yang bertanda tangan di bawah ini Immawan Qori Tamimy Daulay, S.H., M.H advokat yang berkantor di Qori Law Office (QLO) beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 12, Surakarta, Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Ogy Surya Adibarata. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT melawan Hanafiya Yudhistira sebagai TERGUGAT .                 Setelah mempelajari eksepsi dan jawaban gugatan pihak Tergugat, Penggugat juga akan memberikan tanggapan atasnya untuk mempertahankan dalil-dalil Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1.       Bah
Read more

CONTOH EKSEPSI DAN JAWABAN GUGATAN

Dirilis
KHAISAR & FRIENDS ASSOCIATES Yogyakarta, 14 Februari 2017 Hal      : Eksepsi dan Jawaban Gugatan Tergugat Kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Yk Pengadilan Negeri Yogyakarta di- Yogyakarta Dengan Hormat,             Kami yang bertanda tangan di bawah ini bernama Khaisar Aji Prasetyo, S.H., M.Hum dan Lusita Yustiani, S.H. advokat yang berkantor di Khaisar and Friends Associates beralamat di Jalan Sudirman Nomor 2, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2017, bertindak untuk dan atas nama Hanafiya Yusdhistira dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Yk, antara: Ogy Surya Adibarata, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Melawan                                                                 Hanafiya Yudhistira, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT             setelah tergugat mendengar, membaca dan meneliti surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, k
Read more

CONTOH PERMOHONAN SENGKETA PEMILU

Dirilis
Jakarta,  24 Januari 2013 Perbaikan 31 Mei 2013 Kepada Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi di- Jakarta. Perihal: Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013. Dengan hormat, Bersama ini : 1.       Nama               :   JUNEDI, SE. Alamat            :  Jl. Singa RT.015 RW.04 Desa Tanete, Sidrap. No. KTP           :  9101012511710001 Nama               :   Drs. AGUSSALIM, M.SI. Alamat             :   Jl. Badak, Kabupaten Sidrap No. KTP           :   9101030011710001 Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidrap Provinsi Sulsel masa jabatan 2013-2018  Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sidrap Provinsi Sulsel Tahun 2013 selanjutnya disebut sebagai  PEMOHON I . 2.       Nama                :   AHMAD, S.Sos Alamat                         :  Kompleks Pertanian, Sidrap. No. KTP   
Read more

CONTOH GUGATAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Dirilis
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ-                                    Bantul, 1 Maret 2017 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul di, Jl. Urip Sumoharjo 8, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Lampiran          : - Hal                   : Surat Gugatan Murabahah Dengan Hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, kami : 1.       I MMAWAN QORI S. H . M.Hum                         Advokat/Penasehat Hukum; ========================= Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Qori Lawfirm Office (QLO) dengan alamat di Jalan Mawar, No. 38.A Kecamatan Muara Siau di Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogakarta, yang dalam perkara ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal   20 Februari 2017, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu: Nama                            : Fulan Bin Filun Tempat/tanggal lahir    : Bantul, 1 Juni 1988 Agama                          : Islam Pendidikan               
Read more

-MAKALAH- PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

Dirilis
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA        I.             PENDAHULUAN Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia telah eksis seiring dengan perjalanan bangsa dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Dalam rentang waktu tersebut, peradilan agama telah melewati rangkaian proses transformasi kelembagaan dalam rangka memperkuat eksistensinya dalam kerangka hukum di Indonesia. Salah satu pijakan awal yang krusial dalam kemapanan peradilan agama secara kelembagaan adalah kodifikasi peraturan-peraturan tentang peradilan agama ke dalam UU No.7 tahun 1989 mengenai peradilan agama. Dengan kodifikasi tersebut, maka peradilan agama memperoleh pengakuan hukum yang luas sebagai lembaga hukum yang otoritatif dan independen. Implikasi lebih jauh dari undang-undang tersebut adalah adanya transparansi mengenai yurisdiksi peradilan agama dalam dinamika hukum nasional, sehingga putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama memiliki kekuat
Read more

CONTOH GUGATAN PERDATA (DALAM KASUS SEDERHANA)

Dirilis
QORI LAW OFFICE ______________________________________________________________________________ Surakarta, 1 Februari 2017 Perihal : Gugatan Wanprestasi Kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di- Yogyakarta ­­­­­­­­­­­­­_____________________________________ Dengan Hormat,-------------------------------------------------------------------------------------------------             Yang bertanda tangan di bawah ini Immawan Qori Tamimy Daulay, S.H., M.H advokat yang berkantor di Qori Law Office (QLO) beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 12, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Januari 2017 bertindak untuk dan atas nama : Nama               : Ogy Surya Adibarata Tempat Lahir   : Tanggal Lahir  : Pekerjaan         : Alamat                        :             Dalam hal ini memilih tempat kediaman di trempat kuasanya yang telah disebut diatas, bermaksud menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini, yang selanjutnya
Read more

(MINI RISET) MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI AMDAL

Dirilis
Melestraikan Fungsi Lingkungan Hidup Objek                           : Aspek Hukum Perlindungan kawasan industri dari Pencemaran Limbah Pengelolaan lingkungan Kerangka Hukum        : ·          UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya. ·          UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH ·          UU No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ·          PP No 27 tahun 1999 Pembahasan Di Indonesia Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diatur dalam PP No 27 tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatanyang dinilai berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan. AMDAL sebagai salah satu instrumen proses penegakkan hukum administrasi lingkungan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal pada instrumen ini dilekatkan suatu misi mengenai
Read more

ISTANA ITU BERNAMA SUKAMISKIN RAJA MENJADI PELAYAN

Dirilis
ISTANA ITU BERNAMA SUKAMISKIN RAJA MENJADI PELAYAN             Tentu teman-teman sekalian sudah mendengar kabar tentang lapas mewah bak kamar hotel di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Disebutkan bahwa ada beberapa fasilitas mewah yang “tersembunyi” di balik jeruji besi yang dingin itu, mulai dari AC, televisi, laptop, notebook, bahkan dinding kamar mandi yang di tempelkan wallpaper, ada juga printer dan sejumlah uang. Tentunya ruang tahanan itu lebih mewah dibandingkan kamar kos-kosan mahasiswa S1.   Memang hanya ada beberapa kamar tahanan namun dipastikan kamar tahanan dengan fasilitas “mewah” tersebut merupakan tempat ditahannya para terpidana korupsi. Hal tersebut diakui oleh mantan narapidana yang sempat mencium aroma Lapas Sukamiskin. Hal ini menjadi menarik saya bahas ketika beberapa teman menanyakan hal ini, kenapa bisa sampai seperti itu? Kok nggak ketahuan dari dulu? Emang semua penjara seperti itu? Saya pun tak tahu harus menjawab dari mana. Namun karena saya b
Read more

CONTOH PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW (JR)

Dirilis
Jakarta, 14 Oktober 2017 Kepada Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta 10110             Dengan Hormat,             Yang bertanda tangan dibawah ini kami Immawan Qori Tamimy Daulay. S.H., M.H., dan Yaghsa Melda, S.H., M.Hum, kesemuanya adalah advokat pada kantor Qori Law Office beralamat di Jalan Walter Mangonsidi Nomor 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama : 1.       Nama    : Prof. Dr. Dzulfikar Zulex, S.H., M.H Jabatan             : Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Alamat             : Jalan Medan Merdeka Utara kav.9-13, Jakarta Pusat; 2.       Nama    : Drs. Aji Zuhair, S.H., M.H Jabatan             : Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Alamat             : Jalan Medan Merdeka Utara kav.9-13, Jakarta Pusat; 3.       Nama    : H. Yono Yandri, S.H Jabatan             : Hakim Agung pa
Read more